Jokowi: Mobil Murah Sudah Diputuskan, Mau Apa Lagi? \'Ngajak\' Berantem?

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai kebijakan pemerintah pusat dengan mengadakan mobil murah akan menambah kemacaten Ibu Kota. Tapi dia mengaku tidak bisa mengambil langkah apa pun untuk membatalkan kebijakan mobil murah yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

"Ya sudah jadi kebijakan, ya gimana? Enggak usah ditanya lagi, ini urusan pemerintah pusat. Sekarang mau upaya apa? Ngajak berantem?" ujar Jokowi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Jokowi mengungkapkan, ia sudah mempersiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi kemacetan akibat kebijakan mobil murah ini. Misalnya, melalui kebijakan ganjil-genap, penerapan pajak progresif dan sistem jalan berbayar (ERP).

"Tahun depan rencananya ERP diterapkan," kata Jokowi.

Jokowi sempat menyatakan ketidaksetujuannyadengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan. Ia berusaha agar kemudahan memiliki mobil murah itu tidak membebani arus lalu lintas Jakarta.

"Enggak (setuju). Kita pusing ngalamin itu," ujar Jokowi di sela-sela blusukan ke Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/9/2013) pagi. Berlebihan

Menanggapi respons Jokowi, Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai Jokowi berlebihan dalam menyikapi produksi low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan. Hidayat meminta Jokowi juga memikirkan rakyatnya yang berpenghasilan menengah ke bawah.

"Kasih tahu Pak Jokowi, ini juga ditujukan kepada rakyat yang berpenghasilan kecil dan menengah, rakyat yang mencintai dia juga. Harus diberikan kesempatan kepada rakyat kecil yang mencintai Pak Jokowi untuk bisa membeli mobil murah," kata Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/9/2013 ).

Hidayat mengatakan, tidak ada salahnya jika rakyat yang memiliki kemampuan lalu membeli mobil murah. Ia berseloroh, Indonesia sudah 68 tahun merdeka, masa rakyat miskin tidak boleh membeli mobil murah. Politisi Partai Golkar itu menambahkan, LCGC itu tidak hanya ditujukan untuk wilayah Jakarta atau kota sekitarnya. Namun, LCGC bakal juga didistribusikan untuk 500 kota di Indonesia.